Dolar AS Terus Naik, Waspadai Ancaman PHK

News
Pemerintah diminta mewaspadai dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, karena bisa berimbas pada ancaman pemutusan hubungan kerja di perusahaan-perusahaan.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Dahnil Anzar mengatakan, otoritas fiskal khususnya, yakni pemerintah tidak bisa "anggap enteng" dengan konstelasi rupiah saat ini, karena akan berimbas pada ancaman PHK, mengingat pabrik-pabrik tidak mampu lagi berproduksi. Sebab, lebih dari 75 persen bahan baku industri domestik Indonesia bergantung dengan impor.

"Pelemahan rupiah menyebabkan pukulan luar biasa bagi industri dalam negeri. Bahkan untuk mendorong ekspor pun sulit, padahal pelemahan rupiah bisa menjadi kesempatan baik untuk ekspansi ekspor," kata Dahnil.

Akan tetapi, kata Dahnil, mendorong untuk ekspor juga sulit mengingat produk-produk ekspor juga bergantung bahan baku dengan impor. Belum lagi harga komoditas seperti CPO mengalami penurunan drastis.

Di sisi lain, kata dia, aturan pelarangan impor mineral mentah juga menjadi hambatan ekspansi ekspor. Selain itu, kebijakan substitusi impor tidak pernah dimulai oleh pemerintah untuk menghindari terulang kondisi pelemahan rupiah seperti saat ini yang berdampak pada industri dalam negeri.

"Otoritas fiskal yakni pemerintah harus segera mendesain kebijakan jangka panjang berkaitan dengan kebergantungan Indonesia terhadap impor. Substitusi impor melalui penguatan sektor pertanian dan industri lokal yang berbasis bahan baku lokal harus dimulai untuk kepentingan jangka panjang," kata Pengamat Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untirta tersebut.

Menurut dia, sementara ini dalam jangka pendek harapannya hanya bisa bertumpu kepada otoritas moneter untuk mengendalikan pelemahan rupiah yang terus berlanjut, juga berharap pada faktor eksternal seperti devaluasi yuan dan suku bunga The Fed.

"Berbeda dengan krisis tahun 1998 lalu memang, tapi ekonomi bukan ilmu pasti. Krisis bisa saja tejadi dengan fenomena yang berbeda tidak harus sama cirinya dengan 98 yang didahului oleh depresiasi nilai mata uang Thailand dan Asia secara keseluruhan," kata Dahnil Anzar.

Dirumahkan

Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang, Banten, mencatat sudah ada sekitar 1.800 pekerja yang dirumahkan dalam kurun waktu tiga bulan terakhir akibat dampak ekonomi dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Tangerang, Abduh Surahman mengatakan, upaya PHK itu dilakukan perusahaan sebab pengeluaran yang tinggi untuk pembelian menggunakan dolar AS tetapi menjual memakai rupiah. "Semakin tidak baiknya kondisi ekonomi membuat perusahaan kewalahan. Ditambah lagi daya beli masyarakat mengalami penurunan sehingga membuat langkah pengurangan karyawan," katanya.

Berhenti produksi

Sementara itu dampak lainnya, harga kedelai terus bergerak naik. Bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe ini bahkan sudah tembus hingga Rp8.000 per kilogram. Hal tersebut mengakibatkan sejumlah perajin tahu dan tempe di Kampung Ranca Sadang, Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, mogok beroperasi.

Salah seorang perajin tempe, Mujino (40), mengatakan, sejak (kemarin) para perajin tempe berhenti produksi untuk sementara waktu, lantaran harga bahan baku yang mahal.

"Kemarin harga kedelai masih Rp7.500 dan kami masih bisa untuk beroperasi, walaupun tidak banyak. Tapi sekarang, kami tidak sanggup membeli bahan bakunya. Maka dari itu, kami berhenti beroperasi dulu sementara waktu," ujarnya, Kamis (27/8/2015).

Muji menambahkan, stok kedelai sendiri dari distributor sangat mencukupi, hanya saja harganya terus meroket dan menyebabkan para perajin keberatan untuk tetap berproduksi.

"Saya harap pemerintah bisa kembali menurunkan harga kedelai, supaya kami bisa kembali memproduksi tempe," katanya.

Tekan biaya produksi

Kondisi serupa juga dialami pengusaha tempe di Kota Serang. Mereka terpaksa harus memutar otak untuk melakukan produksi, karena dampak dari kenaikan harga kedelai impor akibat melemahnya nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, pihak pengusaha tempe harus menekan biaya produksi, untuk menghindari kerugian.

Salah seorang pengusaha tempe Jalim yang berlokasi di Kampung Sewor, Kel. Banjar Sari, Kota Serang mengatakan, buntut dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat harga kedelai impor melambung. Meski begitu, hal itu belum membuat pengusaha tempe menaikkan harga jual.

“Belum menaikkan harga jual. Akan tetapi, kami terpaksa mengurangi jumlah takaran tempe, agar seimbang dengan modal yang dikeluarkan,” katanya, Kamis (27/8/2015).

Dia menambahkan, kenaikkan harga kedelai impor sudah mulai dirasakan pasca lebaran lalu, hingga saat ini sudah mencapai angka Rp7.300 perkilogram. Sedangkan harga sebelumnya hanya mencapai Rp6.800 perkilogram.

“Meski harga kedelai terus mengalami peningkatan, namun saya tidak bisa meningkatkan harga jual tempe. Nanti bisa-bisa saya ditinggalkan pembeli. Tempe yang saya buat ini biasanya dibawa ke Pasar Rau dengan harga Rp2.000 hingga Rp10.000/lempeng,” ujarnya.

Dia berharap pemerintah segera menstabilkan harga kedelai, jangan sampai menembus angka Rp8.000 perkilogram. Alasannya, hal itu akan semakin memberatkan pengusaha tempe lantaran sulit untuk menjualnya.

"Produksi tempe kami menggunakan kedelai impor, karena jika lokal kualitasnya kurang bagus. Tetapi saya sih berharap harga kedelai jangan sampai di atas Rp8.000, karena akan memberatkan pengusaha tempe, karena sulit untuk menjualnya," ujarnya.

Keluhan yang sama diungkapkan pengusaha tempe lainnya Ramadan. Menurutnya, akibat kenaikan harga kacang kedelai, memaksanya untuk mengeluarkan modal lebih besar. Biasanya dia mengeluarkan modal hanya Rp2 juta per hari, namun kini harus menyiapkan modal di atas Rp3 juta sehari.

"Biasanya Rp2 juta perhari, kini modal produksi bisa mencapai di atas Rp3 juta. Takaran masih normal, karena kami tidak bisa jual mahal, nanti pembeli kabur. Paling isinya dikurangi," tuturnya.

Ramadan mengatakan tidak dapat berbuat banyak atas melemahnya nilai tukar rupiah, yang menyebabkan tinggi harga kebutuhan di pasaran lantaran keuangan nasional yang tidak bisa lepas dari pengaruh dolar.